Share

Matinya Kontrol Lembaga Peradilan Terhadap Kesewenangan

Matinya Kontrol Lembaga Peradilan – Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu memutuskan menolak mentah-mentah permohonan pengujian formal Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan formal merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pembuatan undang-undang tersebut melanggar asas dan prosedur pembuatan undang-undang. Jika dikabulkan, undang-undang yang diusulkan akan dibatalkan sehingga tidak dapat ditegakkan.

Kajian formal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah diajukan oleh banyak kalangan yang terdiri dari pimpinan KPK periode 2015-2019, akademisi, aktivis antikorupsi dan advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi muncul setelah persidangan selama 19 bulan.

Sayangnya, matinya kontrol lembaga peradilan dibarengi penolakan MK itu merupakan hasil penyelidikan mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antar organ kekuasaan.

Matinya Kontrol Lembaga Peradilan: Proses yang Dangkal

Matinya Kontrol Lembaga Peradilan
https://www.komisiyudisial.go.id/

Dari sembilan hakim konstitusi, delapan hakim konstitusi memiliki satu suara untuk menolak usul pengujian formal revisi UU KPK, sementara satu hakim, Wahiduddin Adams, menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Delapan hakim MK saat mempertimbangkan putusannya, menolak semua dalil para pemohon dengan menyatakan bahwa revisi UU KPK bersifat prosedural.

Hal ini sangat disayangkan, karena hakim MK hanya mengadili proses yang dangkal berdasarkan keterangan dari DPR dan Presiden, tanpa mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Hakim Wahiduddin juga menyatakan bahwa semua tahapan prosedural pembuatan undang-undang telah ditempuh oleh legislatif. Namun, hampir di setiap tahapan proses penyusunan revisi UU KPK, ada beberapa persoalan konstitusional dan moral yang serius.

Hakim Wahiduddin menilai, seharusnya MK mengabulkan permohonan para pemohon karena revisi UU KPK memiliki berbagai keanehan.

Penyusunan UU KPK dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan terburu-buru, misalnya dari fakta dalam prosesnya terbukti bahwa revisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) UU KPK oleh presiden dalam waktu kurang dari 24 jam.

Fakta proses juga menunjukkan dari Naskah Akademik saat ini bahwa DPR dan Presiden sedang memerintahkan revisi untuk membentuk aturan baru dan bukan hanya membuat perubahan. Hal ini terlihat pada perumusan peraturan UU KPK yang baru, yang secara mendasar telah mengubah sikap, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK.

Masalah serius lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, yang sangat penting dalam perumusan peraturan, terutama peraturan terkait korupsi, yang merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia.

Checks and Balances Lumpuh

Matinya kontrol lembaga peradilan dalam teori pemisahan kekuasaan Trias Politica terdapat tiga cabang pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Di Indonesia, eksekutif dilakukan oleh Presiden, legislatif oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi.

Untuk memastikan bahwa daya apa pun tidak melebihi batas dayanya, diperlukan sistem kontrol: masing-masing daya memantau dan mengendalikan yang lain.

Mengenai berita politik Indonesia dalam konteks ketatanegaraan dengan sistem presidensial, fungsi legislasi masih berkaitan dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, tetapi tidak dilaksanakan secara mutlak.

Sebelum amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden. Namun, amandemen itu menempatkan kekuasaan untuk merancang undang-undang di tangan DPR, sementara Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif.

Hal ini tercermin dari kewenangan Presiden untuk membantu penyusunan undang-undang, membahasnya dengan DPR untuk mencapai kesepakatan bersama, dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Kita tidak melihat sistem kontrol dan keseimbangan ini dalam berbagai formasi legislatif belakangan ini.

Dalam revisi UU KPK, Presiden dan DPR menyepakati revisi UU KPK di tengah penolakan besar-besaran masyarakat Indonesia yang ditandai dengan unjuk rasa mahasiswa di penghujung tahun 2019. Partisipasi publik juga diabaikan selama penyusunan.

Praktik legislasi dalam revisi UU KPK yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya, merupakan hal biasa dalam sistem politik totaliter.

Menurut mendiang guru besar ilmu sosial dan politik Miriam Budiadjo, gagasan partisipasi masyarakat dalam sistem totaliter didasarkan pada pandangan elit politik bahwa rakyat harus dipimpin dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Perumusan hukum tidak perlu melibatkan masyarakat.

Warga negara Indonesia yang keberatan dengan undang-undang yang disahkan memiliki opsi untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Namun kini ternyata MK tidak bisa mengoreksi kekuasaan legislatif dari dua kekuasaan, yakni DPR dan Presiden.

Kemerdekaan MK

Bagi negara yang menerapkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, pembentukan hukum merupakan hal yang fundamental.

Sebagai salah satu negara yang menjamin asas-asas tersebut dalam konstitusinya, seharusnya Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Jean Jacques Rousseau memposisikan pendidikan hukum sebagai kehendak umum rakyat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan preseden buruk untuk tinjauan formal di masa depan.

Bahkan, saat ini kita dapat melihat bahwa pembuatan peraturan semakin sembrono tanpa melibatkan partisipasi publik dan mengabaikan suara masyarakat. Contoh lain adalah pembuatan UU Ketenagakerjaan, yang juga sedang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi.

Di tengah kuatnya konsolidasi presiden dan DPR dan tanpa adanya oposisi di parlemen, hampir setiap kebijakan legislatif yang kontroversial di kotamadya didasarkan pada kemauan politik pembuatnya, bukan kebutuhan dan keinginan penduduk.

Padahal, masyarakat hanya bisa berharap MK memperoleh keadilan dari proses legislasi di Indonesia. Seharusnya hakim MK dapat menerapkan konsep yudisial activism dengan tidak melihat undang-undang sebagai teks perundang-undangan belaka tetapi dengan meramaikan utilitas di tempat tinggal seseorang.

Hakim Mahkamah Konstitusi harus independen dan tidak boleh dikooptasi oleh kepentingan politik atau ranah kekuasaan lain dalam memutus suatu perkara uji materiil.

Demikian ulasan mengenai Matinya Kontrol Lembaga Peradilan Terhadap Kesewenangan yang dapat saya sajikan, semoga bisa menjadi informasi yang berguna untuk Anda. /Aha

Baca Juga: Cara Membaca Peluang Bisnis Baju di Era Modern