Tata Cara Mengurus Perizinan Perusahaan Perkapalan

Tata Cara Mengurus Perizinan Perusahaan Perkapalan


Pada hakikatnya perizinan perusahaan perkapalan berfungsi sebagai legalitas usaha. Perusahaan perkapalan tanpa izin resmi dari pemerintah jika berlayar dianggap sebagai aktivitas ilegal. Apabila ketahuan ujung-ujungnya akan berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, sangat penting mencermati tata cara pengurusan perizinan perusahaan perkapalan.

Ikuti Tata Cara Mengurus Perizinan Perusahaan Perkapalan

Dakan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungnan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut atau Permenhub PM 93/2013 memberi pengertian terhadap jenis angkutan laut.

Menurut UU ini angkutan laut merupakan kegiatan pengangkutan barang dan makhluk hidup yang memiliki rute wilayah laut. Supaya aktivitas operasional berlangsung lancar maka perusahaan perkapalan wajib menaati hukum yang berlaku. Salah satunya dengan pengurusan perizinan perusahaan perkapalan melalui langkah-langkah berikut ini.

  1. Pendirian perusahaan dengan badan hukum Indonesia berupa Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini dokumen yang disiapkan berupa:

  1. Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan bidang usaha pengangkutan laut,

  2. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, berupa pengesahan badan hukum,

  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP),

  4. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (NPWP).

  1. Modal dasar perusahaan perkapalan minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Untuk modal setoran awal minimal Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);

  2. Kapal bendera Indonesia terdaftar pada daftar kapal Indonesia. Mendapatkan salinan spesifikasi kapal dan sertifikat pendaftaran kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapal, yakni:

  1. Kapal motor bendera Indonesia, ukuran terkecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage),

  2. Kapal tunda bendera Indonesia, daya motor penggerak 150 TK (seratus lima puluh Tenaga Kuda). Ukuran tongkang terkecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage),

  3. Kapal tunda bendera Indonesia, laik laut berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage),

  4. Tongkang yang mesinnya bendera Indonesia, laik laut GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage),

  5. Perusahaan jasa angkutan laut berbentuk patungan (joint venture PMA) dengan bendera Indonesia ukuran terkecil 5.000 GT (lima ribu Gross Tonnage).

  1. Sertifikat keselamatan dan keamanan pengoperasian kapal.

  2. Sertifikat klas yang dibuat badan sertifikasi dan diakui oleh Pemerintah. Contohnya dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan badan klasifikasi asing lainnya International Association of Classification Society (IACS) serta berkantor cabang Indonesia.

  3. Surat Pengukuran Internasional dan Ship Particulars.

  4. Daftar nama awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia, termasuk juga :

  1. tenaga ahli bidang ketatalaksanaan khusus angkutan laut dan pelabuhan,

  2. nautika  dan teknika bagi kapal pelayaran niaga

  1. Rekomendasi dikeluarkan oleh ejabat fungsi keselamatan pelayaran yang ada di kantor UPT Pelabuhan setempat (Kanpel/Adpel),

  2. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang persyaratan dokumen berikut:

  1. Kepemilikan modal awal perusahaan minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Modal setoran minimal Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah). 

  2. Persyaratan administrasi antara lain: 

  • Surat permohonan perusahaan,

  • Akta pendirian perusahaan,

  • SK Kemenhukham,

  • SKDP,

  • NPWP perusahaan,

  • Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan,

  • Tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhan, nautika (minimal ANT III), dan/atau teknika (minimal ATT III) telah dilegalisir pejabat yang berwenang;

  • Perusahaan perkapalan joint venture memiliki komposisi saham minimal 51% yang dikuasai oleh badan usaha nasional,

  • Surat pernyataan pakta integritas dari perusahaan,

  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perusahaan untuk menyatakan semua dokumen yang diberikan benar.

  1. Persyaratan teknis yakni: 

  • Kapal motor berbendera Indonesia, laik laut berukuran minimum GT 175,

  • Kapal tunda berbendera Indonesia, laik lautnya berdaya motor penggerak minimum 150 TK,

  • Kapal tongkang, laik laut memiliki ukuran minimum GT 175,

  • Kapal tongkang yang bagian mesin berbendera Indonesia, laik laut berukuran minimum terkecil GT 175, dan

  1. Laporan rencana operasional kapal khusus trayek tetap angkutan laut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Serta lampiran-lampiran berikut ini:

  • Salinan SIUPAL,

  • Salinan Spesifikasi Teknis Kapal,

  • Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan,

  • Kontrak sewa kapal (jika kapal bukan milik perusahaan).

  1. Izin terkait lainnya, yakni Surat Izin Penangkapan atau Pengangkutan Ikan (SIPI) jika aktivitas kapal untuk mengangkut produk ikan.

Itulah informasi tentang tata cara mengurus perizinan perusahaan perkapalan dari artikel kami, semoga membantu dan bermanfaat untuk kalian para pembaca, jika ingin mencari situs jual peralatan kapal lengkap, kami merekomendasikan Anda untuk mengunjungi website abadijaya.com.

Previous Post
Next Post

post written by: